A. Latar Belakang Penelitian
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sebagaimana telah diganti masing-masing dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
membawa banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu
perubahan yang paling mendasar adalah pemberian hak dan wewenang yang lebih luas
kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan mengelola urusan
pemerintahannya, yang dikenal sebagai otonomi daerah, termasuk di dalamnya ialah
penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan.
Baca Selengkapnya
Post a Comment